SURABAYA - Forum Rakerkowil Kemenkumham Jatim 2018 jadi ajang pamer prestasi antar UPT jajaran. Hasilnya ternyata cukup menggembirakan. Selain banyak prestasi, ternyata para UPT jajaran juga rajin menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati saat membuka acara malam ini. Dalam paparannya, Kakanwil menyinggung beberapa capaian jajarannya selama 2018 ini. Yang terbaru adalah penghargaan dari Menkumham yaitu pengukuhan Desa Sadar Hukum sebanyak 112 desa/kelurahan dan 27 Kabupaten/Kota. Selain itu, Jatim juga memiliki Tim pengawasan orang asing (Timpora) terbanyak se-Indonesia yaitu sebanyak 696 Tim. Juga, telah diusulkannya 38 Kabupaten/Kota peduli HAM.
Pada semester I lalu, Kemenkumham Jatim mendapat predikat sebagai Terbaik III Pengelolaan DIPA Semester I 2018 Kategori Kanwil Besar dan Peringkat IV Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian/ Lembaga Kategori Besar dari DJKA Wilayah Jatim. "Di sisi lain, kami juga telah mengusulkan dua UPT untuk ditetapkan sebagai UPT berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Kanim Blitar dan LPP Malang. Dan 12 UPT untuk masuk kategori UPT dengan pelayanan publik berbasis HAM," jelasnya.
Disamping penghargaan dari internal, beberapa UPT juga telah mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal. Mulai dari Lapas Tuban yanv meraih Juara Ke III semester I dan Juara Ke I triwulan 3, pada penilaiain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018 dari KPPN Tuban, Lapas Lamongan meraih Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan Gedung Kantor Tahun 2017, Lapas Pamekasan sebagai Juara II Satker dengan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terbaik dan sebagai juara III Satker dengan pagu besar yang pengelolaan rekening dilaksanakan dengan patuh, tertib dan tepat waktu Tahun 2017 dari KPPN. dan Kanim Tanjung Perak mendapatkan Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas capaian Pengelolaan Keuangan dengan Penyerapan Anggaran Tertinggi II untuk Kategori Kanim kelas I.
Selain penghargaan dari pihak eksternal Kanwil Kemenkumham Jatim juga melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan. Baik Kanwil maupun UPT. Di tahun 2018, kami telah membuat 253 MoU dan 33
Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Menurut Kakanwil, penghargaan tersebut diperoleh dan diberikan karena kerja keras serta kolaborasi yang solid di semua lini baik internal maupun eksternal. "Dan juga karena adanya pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian. Baik dari Kantor Wilayah maupun dari Unit Eselon I masing-masing," urainya. (Humas Kemenkumham Jatim)
