MADIUN - Kolaborasi kinerja terus dijalin Kanwil Kemenkumham Jatim dengan para stakeholder. Salah satunha adalah merjasama yang dijalin dengan Pemkot Madiun. Hari ini (5/12), Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jatim Memberikan Pemantapan Ideologi dan HAM kepada para penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Madiun.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Diklat Kota Madiun itu dibuka langsung Walikota Sugeng Rismiyanto. Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jatim Wiwit P Iswandari diundang sebagai narasumber. Dia bergantian memberikan materi bersama dosen dari Universitas IKIP PGRI (UNIPMA) Kota Madiun. Giat kali ini mengusung tema penguatan HAM bersama PKK guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi.
Dalam sambutannya, Sugeng menegaskan bahwa Pancasila merupakan kunci demokrasi. Kegiatan ini diharapkan bisa mewujudkan pemahaman dan informasi terkait pemilu tahun 2019 mendatang. "Demokrasi Indonesia itu demokrasi seperti yang selalu kita baca dalam sila ke-4. Kalau ada itu maka ada persatuan," tegasnya.
Dia juga menyanjung peran PKK dalam kehidupan bernegara. Tanpa PKK, lanjutnya, negara tidak akan berjalan seperti sekarang ini. Maka dari itu peran aktif dan partisipasi PKK dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan. "PKK itu luar biasa. Bisa menjadi wadah untuk meningkatkan demokrasi melalui giat-giat yang dilakukan," ujarnya.
Sementara Wiwit menyampaikan bahwa esensi HAM adalah kewajiban menghormati hak orang lain. Meskipun hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu dari 10 hak dasar yg terdapat dalam UU No 39 tahun 1999. Hak tersebut dibatasi oleh agama, peraturan perundang-undangan, norma dan hak orang lain. Dalam proses demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi bagian dari hak individu yang patut dihormati. Namun permasalahan muncul saat individu hanya berpikir dan hanya menuntut hak saya, hak kami, tanpa memiliki sensitifitas akan hak dan kehormatan orang lain. "Sehingga hate speech begitu marak, baik dalam orasi politik maupun media sosial," ujarnya.
Sebagai ibu dari generasi pemilih pemula, penggerak PKK harus menjadi teladan bagi putra-putrinya. Termasuk mengarahkan mereka untuk tidak terlibat dalam komunikasi hate speech yg menimbulkan konflik sosial. Bahkan dapat menjerumuskan pelakunya pada konflik hukum. (Humas Kemenkumham Jatim)
