SURABAYA – Menciptakan layanan publik prima menjadi salah satu program prioritas Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati. Untuk mensukseskan hal tersebut, Kakanwil melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (bintorwasdal) ke Lapas Ngawi pagi ini (16/1). Selain itu, Kakanwil juga meninjau aset Kemenkumham berupa bidang tanah yang rencananya akan digunakan untuk proses asimilasi WBP.
Dalam kegiatannya kali ini, Kakanwil didampingi Kabag Umum Dewi Atmi Listyorini dan Karutan Kelas I Surabaya Teguh Pamuji. Rombongan disambut langsung Kalapas Ngawi Purwoko Suryo Pranoto. Dan langsung meninjau keadaan Lapas.
Mulai dari Pengamanan Pintu Utama (P2U), halaman lapas, blok hingga ruang workshop pembinaan WBP. Selama berkeliling lapas, Susy berpesan agar Kalapas dan jajarannya selalu menjaga keamanan dan ketentraman lapas dan penghuninya. Kebersihan blok dan lingkungan sekitar lapas harus diperhatikan. “Termasuk dalam melakukan pembinaan, produk-produk seperti bantal dan tas rajutan ini harus dipasarkan dengan baik. Caranya dengan melakukan kolaborasi dengan dinas terkait,” urai Susy.
Usai meninjau Lapas, rombongan langsung menuju ke Kelurahan Pelem, Ngawi. Tujuannya untuk meninjau aset Kemenkumham berupa bidang tanah. Yaitu bidang tanah seluas 15 Hektare, bekas Benteng Van den Bosch atau lebih dikenal sebagai Benteng Pendem.
Rencananya, di atas tanah tersebut akan dibangun sebuah tempat untuk kegiatan asimilasi bagi WBP. Memang, dengan tanah seluas itu, ada banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan. Seperti bercocok tanam, budi daya hewan ternak/ perikanan hingga pengelolaan hutan jati. “Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah membuat WBP bisa kembali ke masyarakat dan semakin berdaya, salah satunya bisa dilakukan dengan kegiatan asimilasi ini,” ulas Susy. (Humas Kemenkumham Jatim)
