SURABAYA – Pemberian layanan kesehatan yang baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi prioritas Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk mewujudkan hal tersebut, tim dari Divisi Pemasyarakatan menggelar monitoring dan evaluasi (monev) sekaligus pembuatan Rencana Aksi Nasional (RAN ) penanggulangan tuberculosis (TB) di UPT pemasyarakatan.
Monev tersebut dilakukan sub bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim. Dipimpin drg. Titisari, mereka berkolaborasi dengan tim subdit perawatan kesehatan lanjutan direktorat perawatan kesehatan dan rehabilitasi Dirjenpas,CTB (FHI 360),Kemenkes dan beberapa dokter dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. “RAN yang disusun untuk periode 2020-2024,” ujar Titisari.
Kegiatan ini dilaksanakan di 4 UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Yaitu Lapas Kelas I Malang, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Kelas IIA Jember dan Rutan Kelas I Surabaya. Serta akan berlangsung pada tanggal 18-23 Februari 2019.
Selain merumuskan semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh divisi pemasyarakatan, tim juga mengidentifikasi semua permasalahan tentang kesehatan perawatan yg ada di Lapas/ Rutan. “Baik itu permasalahan tentang SDM, jejaring dan pembiayaan pengobatan WBP yang sakit,” lanjut Titisari.
Titisari mengakui masih banyak kendala yang ditemukan selama proses observasi. Diantaranya SDM yang masih kurang, ijin operasional, dan ijin RS poliklinik Lapas yang belum ada. Sedangkan untuk permasalahan biaya, WBP yang sakit sudah ada Jamkesmas sejak 2017. Dan pengobatan bisa dilakukan di RS UPT provinsi. “Dan untuk WBP yang sakit dan tidak tercover oleh BPJS, sudah ada anggaran yang diambilkan dari APBD Pemprov Jawa Timur,” ucap Titisari. (Humas Kemenkumham Jatim)
