SURABAYA - Kanwil Kemenkumham Jatim terlibat aktif dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan laporan keuangan TA 2019. Hari ini (6/2) Kakanwil Krismono memimpin jajarannya mengikuti kegiatan tersebut via teleconference.
Dari Jatim, Krismono didampingi para kadiv, beberapa kepala UPT dan pejabat struktural terkait. Kegiatan yang dipusatkan di Jakarta itu dihadiri Menkumham Yasonna H Laoly dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam beserta tim.
Diawali dengan laporan penyelenggaraan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang menyatakan bahwa entry meeting ini merupakan awal dari upaya untuk mendapatkan opini terkait laporan keuangan dari BPK. “Kegiatan ini di-relay ke seluruh Kantor Wilayah di Indonesia,” ujarnya.
Sedangkan Yasonna dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenkumham. Mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2018 dengan berbagai fluktuasinya. Yaitu WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dan WTP Murni. Sehingga Kemenkumham sudah memperoleh WTP Murni sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 2011, 2013 dan berturut-turut dari tahun 2015-2018. “Kami optimis mampu mempertahankan predikat WTP Murni untuk Laporan Keuangan TA 2019,” ucapnya.
Sementara itu, Hendra Susanto menyatakan bahwa peran pihaknya adalah sebagai post audit. Perannya bisa diminimalisir jika pengawasan bisa berjalan dengan baik. Bahkan, menurutnya, peran pengawas seperti inspektorat jenderal maupun lembaga internal lainnya lebih penting dari BPK. “Ketika pengawasan berlangsung lebih baik, BPK tidak terlihat lagi perannya,” terangnya.
Hendra mengapresiasi Menkumham yang punya concern yang tinggi di bidang akuntansi. Salah satu bukti nyatanya adalah memperoleh WTP dan mendapat penghargaan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Untu itu, dia berharap timnya yang melakukan audit bisa menjalain koordinasi yang baik dengan pihak Kemenkumham. “Sehingga nanti audit yang dilakukan bisa fokus dan terarah,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
