MALANG – Komitmen membangun Zona Integritas tidak hanya dikhususkan untuk Kantor Wilayah saja. Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono kembali menegaskan bahwa seluruh UPT wajib berproses membangun zona integritas.
Hal tersebut disampaikan Krismono di sela kunjungan kerjanya di Kota Malang hari ini (27/2). Krismono menyempatkan diri singgah di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Malang untuk melakukan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal). Lagi-lagi Kakanwil menekankan kepada kesiapan menuju Satker bepredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini.
Dalam sambutannya Krismono menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan tanggung jawab seluruh jajarannya. Termasuk Bapas Malang. Satu pegawai saja tidak berkomitmen, lanjut Krismono, maka pembangunan ZI menuju WBK mustahil terwujud.
Krismono yang didampingi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapas Malang Kepala Seksi BKA Erna Yulianti itu menambahkan bahwa bukan hanya pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK yang harus disiapkan. Namun lebih dari itu Sarana dan Pra Sarana serta Standar Operasional Prosedur juga harus diimplementasikan dan dijalankan dengan baik kepada seluruh jajaran serta Masyarakat pengguna layanan. "Oleh karena itu komitmen semua pihak harus satu tujuan, satu visi dan satu pemikiran agar pembangunan ZI menuju WBK dapat terwujud di Bapas Malang ini," tutup Krismono. (Humas Kemenkumham Jatim)
