SURABAYA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama hari ini (4/5). Pelantikan dilakukan dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19 melibatkan beberapa Kantor Wilayah melalui Jaringan Virtual. Dari Jawa Timur, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu yang baru Imam Jauhari dilantik dengan memanfaatkan sambungan teleconference.
Imam dilantik di Surabaya karena pada saat pelantikan berlangsung, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham itu sedang bertugas di Kota Pahlawan. Dia didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono dan jajaran dengan menerapkan pshycal distancing. “Ini bentuk sinergitas yang terjalin dengan baik. Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 ini yang tidak memungkinkan untuk bapak Imam mengikuti pelantikan di Jakarta,” ujar Krismono.
Sementara itu, di Jakarta Reynhard Saut Poltak Silitonga dilantik sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selain itu, Jabatan Direktur Jenderal Imigrasi diisi oleh Jhoni Ginting dan Andap Budhi Revianto menjadi Inspektur Jenderal. dan sebanyak 16 Pimti Pratama turut dilantik.
Dalam sambutannya Yasonna menuturkan bahwa proses promosi dan mutasi adalah hal biasa. Dirinya berharap pimpinan tinggi yang dilantik hari ini segera menyesuaikan diri. “Kita perlu orang yang memiliki kompetensi, moralitas, dan berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Yasonna.
Secara khusus, Yasonna berpesan kepada Andap Budhi selaku Irjen yang baru dilantik untuk melakukan terobosan. Khususnya dalam meningkatkan moralitas dan etika seluruh pegawai Kemenkumham yang jumlahnya hampir 59 ribu orang.
Dalam melayani publik dan administrasi, Yasonna juga berpesan kepada Dirjen Pemasyarakatan harus mampu berkoordinasi dengan 680 satuan kerja Pemasyarakatan. Fokus pada penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dan mengawasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi. “Saya percaya dengan pengalaman yang saudara miliki, Ditjen Pemasyarakatan bisa bekerja sama dengan Polri, BNN, Kejagung dan Aparatur Penegak Hukum lainnya,” harapnya. (Humas Kemenkumham Jatim)
