SURABAYA – Evaluator dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja 2020 menyampaikan hasil setiap kelompok pagi ini (2/7). Dirjen Pemasyarakatan sekaligus evaluator Reynhard SP Silitonga membacakan hasil evaluasi Kanwil Kemenkumham Jatim yang masuk dalam kelompok V. Kegiatan yang dilakukan secara daring itu diikuti seluruh anggota kelompok V. Jawa Timur berada dalam satu kelompok dengan Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat. Seluruh hasil rekomendasi ditandatangani oleh Staf Ahli Menkumham Hubungan Antar Lembaga Agus Hariadi.
Evaluasi tersebut diantaranya bahwa Kanwil Kemenkumham Jatim untuk meningkatkan sinergitas dari tingkat provinsi sampai kab/kota untuk meminimalisir berita-berita negative tentang pemasyarakatan. Persiapan terhadap new normal serta meminimalisir narkoba di lapas/rutan. Berikutnya tetap menjaga tata kelola keuangan yang baik serta mengefektifkan penerapan SPIP. “Khususnya atas pelaksanaan proses pengadaan demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel,” kata Reynhard. Selanjutnya menyampaikan berbagai inovasi aplikasi kesisteman ke PUSDATIN. “Hal itu bertujuan untuk direview kehandalan dan kemanfaatannya dan dikembangkan kapasitasnya secara luas dalam lingkup Kemenkumham,” terangnya.
Meningkatkan pengawasan program bantuan hukum terhadap layanan organisasi bantuan hukum (OBH) kepada masyarakat miskin. “Dan berikan sanksi tegas kepada OBH yang melanggar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu pengawasan dan penegakan hukum kepada WNA yang berada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Jatim. Terakhir Dirjenpas mengatakan bahwa Kanwil Jatim perlu menyusun strategi yang efektif dalam rangka percepatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada semua bagian hukum pemerintah kab/kota dan sekretariat DPRD/provinsi/kab/kota. “Serta tingkatkan pula koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” urainya. (Humas Kemenkumham Jatim)
